Perguruan Tinggi Negeri dan Jalur-jalur Penerimaannya

 

Saat saya mahasiswa dulu jalur masuk ke perguruan tinggi negeri non jalur kedinasan itu hanya dua yaitu PMDK dan UMPTN. PMDK adalah singkatan dari Penelusuran Minat dan Kemampuan. Sekarang jalur PMDK lebih dikenal dengan istilah SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ). Jalur ini menerima mahasiswa melalui seleksi rapot dan tanpa melalui tes tertulis. Siswa SMA yang dinyatakan lulus seleksi jalur PMDK ini berhak menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri yang menerimanya. Sedangkan UMPTN adalah kepanjangan dari Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Untuk masuk melalui jalur UMPTN ini calon mahasiswa harus menjalani tes tertulis terlebih dahulu. UMPTN saat ini sudah berubah namanya menjadi SBMPTN. Zaman saya SMA dulu, jika tidak bisa menembus dua pintu tersebut maka harus menunggu tahun depan untuk bisa mengikuti tes UMPTN kembali.

Saat ini, jalur masuk ke perguruan tinggi negeri non kedinasan sudah sangat banyak. Selain jalur SNMPTN dan tes UTBK atau SBMPTN ada juga beberapa jalur lain yaitu tes ujian mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing universitas, masuk ke perguruan tinggi negeri dengan menggunakan nilai UTBK, Jalur Beasiswa Unggulan Daerah (BUD) yang diselenggarakan oleh IPB, jalur kelas internasional, Jalur kemitraan, jalur tes perguruan tinggi negeri islam se Indonesia atau seleksi PTKIM, jalur prestasi  nilai raport, jalur ketua OSIS yang dimiliki oleh beberapa PTN diantaranya adalah IPB. Serta ada juga yang melalui jalur seleksi hafidz Qur’an 30 Juz. Banyaknya jalur seleksi ini memberi banyak peluang siswa SMA bis a diterima di beberapa PTN lebih dari satu. Ini terjadi karena siswa tersebut melakukan tes di beberapa jenis tes seperti tes SBMPTN dan mengikuti pula beberapa tes ujian mandiri beberapa kampus.

Semua jalur penerimaan perguruan tinggi negeri non kedinasan yang disebutkan di atas adalah jalur berbayar. Besaran biaya masuk ke perguruan tinggi negeri pun berbeda-beda. Untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN jika calon mahasiswa tersebut diterima dari jalur ini maka hanya akan dibebankan biaya Uang Kuliah Tunggal atau UKT yang besarannya berbeda -beda mulai dari kelompok I hingga kelompok  V. Semakin tinggi kategori kelompoknya maka semakin tinggi besaran biaya UKT nya. Pengelompokkan besaran nilai UKT tersebut didasarkan oleh jumlah penghasilan orang tua. Semakin besar penghasilan orang tua maka semakin tinggi nilai UKT yang ditetapkan terhadap calon mahasiswa tersebut. Sebagai contoh, anak saya diterima di UPI dan mendapat UKT di kelompok V dengan jumlah sebesar 4,9 juta. Sementara, anak teman saya memperoleh penetapan UKT kelompok I dengan jumlah 1 juta. Besaran UKT tersebut sifatnya menetap atau flat yang dibayarkan setiap awal semester.

Jika calon mahasiswa mendaftarkan diri ke perguruan tinggi negeri tersebut dengan melalui jalur Ujian Mandiri maka jika diterima dan dinyatakan lulus seleksi selain dibebankan biaya UKT sesuai kategori penghasilan orang tua juga dikenakan biaya uang masuk yang jumlahnya lebih besar. Jumlahnya berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing PTN. Sebagai contoh biaya uang pangkal di UPI dengan jalur seleksi mandiri tahun 2021 sebesar kurang lebih 25 juta rupiah. Dengan penerapan sistem BHMN yang ditetapkan oleh pemerintah kepada perguruan tinggi negeri saat ini memungkinkan PTN menarik dana pendidikan secara mandiri kepada calon mahasiswanya. Dengan sistem BHMN ini perguruan tinggi negeri memiliki kewenangan untuk mencari sumber-sumber penghasilannya sendiri. Salah satunya adalah dengan penetapan uang pangkal atau uang masuk untuk calon mahasiswa yang masuk melalui jalur ujian mandiri. Meskipun begitu, seperti dilansir https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/23/093000665/4-ptn-yang-jalur-mandirinya-tanpa-uang-pangkal-mana-saja-?page=all bahwa   ada 4 perguruan tinggi negeri yang tidak menerapkan uang pangkal untuk S 1 regular meski melalui jalur mandiri, keempatnya adalah jalur SIMAK UI, UTUL UGM, UIN dan UNSRI.

Tak dapat dipungkiri, saat ini jalur yang bisa dikatakan cukup ramah di kantong adalah SNMPTN dan SBMPTN karena hanya dikenakan biaya UKT saja. Sedangkan jalur jalur seperti kelas internasional, BUD, Ujian Mandiri  orang tua calon mahasiswa harus menyiapkan dana pendidikan cukup besar. Namun, pemerintah pun menyediakan jalur yang memungkinkan calon mahasiswa yang masuk kategori tidak mampu dan berprestasi bisa menikmati pendidikan di perguruan tinggi. Pemerintah menyediakan beasiswa yang dahulu dikenal dengan istilah Bidik Misi yaitu Kartu Indonesia Pintar-Kuliah atau biasa disingkat KIP-Kuliah.

Program ini memberikan bantuan berupa biaya pendidikan dan biaya hidup selama 8 semester kepada mahasiswa yang tidak mampu namun berprestasi. Untuk bisa mendapatkan beasiswa ini, calon mahasiswa harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek diantaranya masuk ke dalam kategori tidak mampu secara ekonomi dengan pendapatan kotor Bulanan orang tua/wali maksimal 3 juta per bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah keluarga maksimal Rp.750.000 sebulan. Pendidikan orang tua setinggi tingginya adalah S1 atau D4, memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi kepala sekolah.

Pemerintah sudah menyediakan berbagai jalur dan kemudahan agar generasi muda bisa menikmati sekolah di perguruan tinggi negeri. Pendidikan adalah hak semua masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan adalah kewajiban negara sehingga pemerintah harus menyediakan berbagai kemudahan untuk masyarakat berbagai kalangan bisa melanjutkan sekolahnya. Sistem pembagian kelompok UKT sesuai dengan jumlah penghasilan orang tua merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pendidikan untuk semua.